Dianggap Tak Becus Urus PPDB, Giliran Kadisdik Kota Bekasi Direkomendasikan untuk Dicopot

KARAWBEKASI.DISWAY.ID - Giliran Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi yang direkomendasikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD untuk dicopot. 

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mensinyalir adanya kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Online Tahun 2023. 

"Kalau mau menciptakan iklim yang kondusif, maka harus berani transparan dalam pelaksanaan PPDB Online,"ujar Abdul Rozak kepada awak media, Sabtu (15/7/2023).

BACA JUGA:Pemkot Bekasi Hadirkan Pendidikan Gratis Pada Sekolah Swasta

Dikatakan antara data dan kuota harus sinkron. Namun demikian, saya mempertanyakan kenapa jumlah kuota dan data yang disosialisasikan berbeda.

Lalu, jadi pertanyaan kenapa SMPN 1 dan 2 hanya menyediakan 7 rombel dengan jumlah peserta yang diterima hanya 220 anak. Dua rombel lagi kemana?.

Dari tahun ke tahun, Abdul Rozak menilai tidak ada terobosan maupun inovasi program yang linear terkait jumlah kelulusan dengan daya tampung.

BACA JUGA:Politisi Demokrat Desak Plt Wali Kota Bekasi Evaluasi Kinerja Pj Sekda Junaedi

Padahal, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi memiliki PAD cukup besar dan postur anggaran untuk pendidikan lebih besar kedua dari OPD lain.

"Persoalannya klasik, antara kelulusan dan daya tampung tidak sinkron. Padahal jika mau, Dinas Pendidikan mengusulkan penambahan jumlah SMP Negeri secara merata di setiap kelurahan,"tandasnya.

BACA JUGA:PENTING UNTUK PEMILIK MOTOR HONDA: Cara Menggunakan Oil System Cleaner Untuk Bersihkan Bagian Dalam Mesin

Namun itu tidak dilakukan, apakah karena tidak ada semangat kepala dinasnya dalam memajukan pendidikan?.

"Kalau tidak becus, maka saya meminta jabatan Kadisdik dan sekretarisnya dicopot," tandas Abdul Rozak.

BACA JUGA:Waww.. Ambu Anne Pamer Produksi Beras Purwakarta, Semester Pertama 2023 Saja Sudah Ratusan Ribu Ton

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini juga menyikapi angka Rp9 milyar yang dialokasikan untuk sekolah swasta untuk menampung siswa miskin.

Padahal, daya tampung negeri dan swasta saja tidak mencukupi, tetapi dipaksakan orang miskin masuk swasta.

BACA JUGA:Lantik 1.664 PNS Fungsional, Kang Emil Minta Pegawai Beri Dedikasi Tinggi

"Jika setiap tahun sistem penganggarannya seperti ini, berarti jelas Kadisdik tidak becus mengelola anggaran. Angka Rp9 milyar itu cukup untuk membangun sekolah baru. Sehingga dari tahun ke tahun permasalahan daya tampung akan selesai. Begitu saja tidak cerdas, buat apa jadi pejabat," katanya ketus.

Dibeberapa media online, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi UU Saeful Mikdar mengatakan bahwa lulusan siswa baik SD maupun Madrasah Tsanawiah (MI) tahun 2023 sebanyak 43.097 siswa.

BACA JUGA:Nace Permana Terpilih Jadi Ketua Alumni Unsika

Dan Sekolah Negeri di Kota Bekasi baru dapat menampung calon siswa sebanyak 12.919 siswa atau sekitar 40 persen dari jumlah lulusan SD dan MI.

"Lulusan tahun ini sebanyak 43.097 siswa, yang dapat di terima sekitar 40 persen atau 12.919 siswa, sehingga masih ada sekitar 31 ribuan siswa akan bersekolah di swasta dan jumlah ini kan tidak semuanya miskin atau masuk afirmasi,” kata Kadisdik Kota Bekaai Uu Saeful Mikdar ***

Sumber: